Subsidi orangnya bukan barangnya

Subsidi ditujukan berupa bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh. Contohnya adalah subsidi untuk mendorong ekspor, subsidi bahan pangan untuk mempertahankan biaya hidup. (Sumber : Wikipedia). Kenapa lebih baik subsidi orang dari pada barang ?

Mengutip pernyataan Presiden RI ke 7 Joko Widodo (Jokowi) subsidi untuk BBM mencapai 714 Triliun untuk kurun waktu 5 tahun terakhir dimana jumlahnya lebih besar dari subsidi kesehatan yang hanya 212 Triliun dan untuk infrastruktur sebesar 577 Triliun. Ibaratnya kita butuh subsidi buat kesehatan yang bermanfaat untuk kualitas hidup generasi mendatang, dan subsidi infrastruktur untuk kelanjutan ekonomi nasional, apakah pantas subsidi BBM yang angkanya luar biasa besar dan terpakai hanya hari ini masuk tangki kendaraan anda dan paling lambat besok pagi sudah menguap bersama karbon untuk mencemari udara bumi pertiwi ini ?

Namun mengingat masih banyak masyarakat kita yang berada di level miskin, hampir miskin dan keluarga pra sejahtera, pemerintah masih perlu memberikan subsidi, namun subsidilah orangnya bukan barangnya.

Himbauan untuk menggunakan BBM pertamax pada  waktu pemerintahan presiden ke 6 RI (sebelum harga minyak mentah dunia yang saat ini berada dibawah 50 dollar AS per barrel ) ditanggapi dingin oleh masyarakat pengguna BBM. Mobil saya Toyota Alphart Vellfire kalau saya pakai BBM bersubsidi, pertamax atau minyak tanah sekalipun terserah saya, yang penting tidak melanggar UU.

Jika harga BBM tanpa subsidi Pertamax ron 92 dan  Pertamax plus ron 95 pada kisaran Rp. 11.500 sampai Rp. 12.500 sementara harga BBM Premiun dengan ron 88 Rp. 6.500, tentunya sebagai pelaku usaha yang nakal ini sangat menjanjikan. Buat apa memiliki stasiun pengisian BBM (SPBU) yang untung usahanya sudah bisa diprediksi, lebih baik jadi pengusaha nakal dengan margin Rp. 6.000 an  bisa menimbun BBM bersubsidi ini untuk dijual kepada pabrik puluhan ton atau lebih menggiurkan dijual di laut lepas menggunakan kapal tanker ukuran ratusan ton tentunya dengan menyisihkan sebagian margin dari selisih harga pasar untuk menyuap sebagian aparat yang nakal

Secara hitungan dagang itu memang tidak salah namun secara  undang-undang itu melanggar, makanya banyak pengepul BBM bersubsidi ini yang dikandangkan ke jeruji besi. Dari sisi pemasaran resiko bisnis ini juga termasuk bisa dihitung, (mungkin) saja ada beberapa aparat yang (masih) bisa disogok, sehingga masa tahanan bisa dipotong jadi lebih ringkas sehingga bisa berbisnis ilegal lagi dengan lancar.

Kembali kepada topik bagaimana kalau yang disubsidi itu orang  bukan barangnya. Naikkan harga BBM seperti harga pasar. Ibaratkan kita sakit parah obat yang diberikan oleh dokter ditambahkan antibiotik untuk mematikan  virus sampai ke akarnya. Badan terasa lemas sejenak namun beberapa hari kemudian anda akan sembuh dalam waktu yang lamaRakyat akan sekarat merasakan dampaknya namun hanya sejenak. 

Rakyat akan sekarat sejenak merasakan dampaknya  namun tatanan ekonomi bangsa akan baik untuk kedepannya. Iklim investasi pada sektor migas ini akan baik, banyak investor akan bermain pada sektor ini termasuk PLN pun akan rasional untuk membuat pembangkit listrik baru menggunakan BBM solar atau bahan energi alternatif lainnya. Dan yang palin penting kedepannya rakyat tidak dipusingkan lagi dengan kenaikan harga BBM.

Namun pastikan rakyat  yang menerima subsidi BBM ini datanya valid, sehingga hanya yang betul betul pantas menurut data BPS September 2014 data orang miskin Indonesia mencapai 27,7 juta jiwa atau 11% dari jumlah penduduk Indonesia. Tinggal di kelola saja 10 % ter miskin layak mendapatkan program Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang dianggarkan 6,2 Triliun. Gitu saja kok repot.

Jika melihat perkataan Jokowi diatas, 714 Triliun yang disubsidi BBM selama 5 tahun atau 142 Trilun per tahun dan jika dikurangi dengan anggaran dana PSKS 6,2 M dan beberapa program unggulan jokowi lainnya anggaplah habis setengah dari 142 M ini, sisanya kan bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur supaya indonesia bisa lebih maju dan bersaing minimal dengan negara tetangga ASEAN.

Semoga subsidi yang lebih tepat sasaran ini bisa diimplementasikan oleh pemerintahan ke7 ini dengan baik. Subsidilah orangnya bukan barangnya

Note : gambar by : Pajak.go.id

Next. Subsidi orangnya bukan barangnya (Listrik, Pupuk, Raskin, BOS, dll)

Share: